SANGGAU, KOMPAS.com — Masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, lebih menyukai melakukan kegiatan jual-beli dan barter ke wilayah Malaysia karena mudah dijangkau dengan berjalan kaki. Hal ini disampaikan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam, Yordanus Pinjamin."Kalau berbicara nasionalisme, komitmen masyarakat perbatasan tidak perlu diragukan lagi. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tetap merupakan harga mati. Namun, untuk mata pencaharian, jual-beli, atau barter, warga perbatasan lebih memilih ke Malaysia," kata Yordanus Pinjamin di Balai Karangan, Sanggau, Senin (19/7/2010).
Menurut dia, masyarakat melakukan jual-beli ke Malaysia bukan karena harga barang lebih murah, melainkan karena di negeri jiran tersebut ada penampung hasil bumi yang sudah dikenal masyarakat, sedangkan di Kalbar atau Indonesia tidak ada.
Bahkan, katanya, barang masyarakat perbatasan di negara bagian Sarawak itu masih bisa dibarter dengan barang Malaysia yang mereka kehendaki. Pinjamin mengatakan, salah satu hasil bumi yang dijual adalah sayur-sayuran dan rempah-rempahan, seperti lada. Hasil bumi ini sangat diminati warga Malaysia.
Di samping itu, kondisi jalan ke tempat jual-beli di Malaysia bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja, sedangkan akses jalan darat di pasar kecamatan masih sulit dan kondisi alam mengharuskan warga menggunakan jalur sungai.
"Kegiatan warga pergi ke Malaysia hampir dilakukan tiap hari. Sebab, untuk pergi ke sana, bisa dilakukan dengan berjalan kaki dalam beberapa jam saja, terutama di daerah Pehuluan," ungkapnya.
Di samping itu, yang membuat warga perbatasan memilih ke Malaysia adalah adanya faktor kekerabatan. Selain itu, menurut dia, tidak sedikit dari warga perbatasan yang masih memiliki kaum kerabat yang tinggal di Malaysia.
"Jadi, ketika keluar-masuk Malaysia, tidak memiliki masalah berarti. Kita ini dengan warga negara tetangga masih satu rumpun," katanya.
Pinjamin menambahkan, ketika mencuatnya ketegangan kasus Blok Ambalat, yang membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas beberapa waktu lalu, warga perbatasan merupakan warga yang paling resah karena warga perbatasan khawatir konflik akan terjadi.
Menurut dia, kalau terjadi konflik, peralatan Malaysia di perbatasan terlihat lebih canggih dari milik Indonesia. Akses yang dibangun negeri jiran pun jauh lebih siap, baik akses kegiatan sipil maupun militer.
Ketua Dewan Adat Dayak Sekayam itu mengharapkan, Pemerintah Indonesia harus serius dan segera dalam melaksanakan pembangunan wilayah perbatasan karena kesenjangan pembangunan antara wilayah NKRI dan Malaysia tampak secara langsung.
Sumber: Kompas.Com
Google 
Facebook 
Twitter 
Myspace 
Linkedin 
Yahoo 
Digg 
Del.icoi.us 
Windows Live 
Furl 
Reddit 
Blogger 
Technorati 
Rain Concert 
Comments
saya selama 5 hari tinggal di kampung baleh dan kapit, sibu-kucing Malaysia.
liat aja lah, msyarakat di Sanggau malah lebih memilih berdagang di daerah Malaysia di banding kan di negara mreka sendiri......
Sekali lagi, tidak ada keseriusan dari pemerintah pusat untuk memperhatikan dan membenahi tata pembangunan dan tata sosial di wilayah perbatasan, bahkan dalam agenda kenegaraan seperti pertemuan Wakil Presiden Boediono dan Wakil Perdana Menteri Tan Sri Muhyidin Yassin bulan Juni kemarin tidak disinggung sedikitpun wacana perhatian dan pembenahan masyarakat di perbatasan wilayah kedua negara serumpun tersebut.
Masyarakat di wilayah perbatasan semakin terasa gerah dan resah ketika terkait dan terusik dengan perbedaan gerak pembangunan di wilayah negara tetangga, seperti masyarakat Desa Entikong Kab. Sanggau-Kalimantan Barat, di mana mereka mengalami ketidak-layakan fasilitas pengadaan listrik dan air seiring dengan pelayanan pemerintah yang semakin canggih bagi warga negaranya, yang tak lain ketimpangan itu nyata dan jelas terpampang di hadapan mereka.
(Hasil coretan ketika mengikuti Diskusi Media dan Buruh Migran : "Mengelola Informasi, Melindungi Buruh Migran", di Pendopo Adiyasa-JNM, Jogjakarta, 22 Juli 2010).
RSS feed for comments to this post